Pemerintah Kota Madiun yang berasal dari APBD dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Pelaksana Tugas Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun di Madiun mengatakan penyaluran bantuan itu diatur menjadi dua tahap agar dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok, khususnya saat Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah. Kriteria penerima manfaat BLTD adalah masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 5 berdasarkan data kesejahteraan sosial. Kelompok ini merupakan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah hingga menengah ke bawah.
"Hari ini penyerahan BLTD serentak di seluruh Kota Madiun. Ini untuk triwulan pertama. Kami memang mengatur ritmenya, ada dibagikan di bulan puasa supaya masyarakat bisa memenuhi kebutuhan bahan pokok terlebih dahulu. Kemudian untuk bulan kedua bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan Lebaran," ungkapnya Senin (23/02/2026).
Dalam penyaluran BLTD triwulan I setiap penerima manfaat akan menerima total Rp600 ribu. Namun, untuk tahap pertama masing-masing penerima manfaat diberikan sebesar Rp200 ribu untuk membantu keperluan saat Ramadhan. Untuk tahap berikutnya akan diserahkan mendekati Lebaran yakni Rp400 ribu, sehingga totalnya Rp600 ribu per KPM.
Tercatat sebanyak 2.104 warga Kota Madiun menjadi penerima manfaat BLTD tersebut. Bantuan itu murni bersumber dari APBD Tahun 2026. Total anggaran yang digelontorkan mencapai sekitar Rp1,2 miliar.
Penyaluran bantuan dipusatkan di tiga lokasi setiap kecamatan. Untuk Kecamatan Manguharjo, penyaluran dipusatkan di Aula Kelurahan Winongo, Kecamatan Taman penyaluran dipusatkan di Kelurahan Pandean, dan Kecamatan Kartoharjo penyaluran dipusatkan di Kelurahan Oro-Oro Ombo.
Selain BLTD dari APBD, Pemkot Madiun juga menyalurkan BLTD yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) kepada 970 penerima manfaat. Nominal bantuan yang diberikan sama, yakni Rp200 ribu per bulan selama tiga bulan, sehingga total Rp600 ribu.
Ia mengharapkan bantuan tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan yang bersifat produktif dan mendesak, terutama kebutuhan pokok rumah tangga.
Ia menambahkan bantuan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi.
Posting Komentar